3 Komentar

Perda “Syari’ah” Larangan Mengangkang & Para Penggiat Kesetaraan Gender

Beberapa hari ini,

media massa tanah air diramaikah oleh pemberitaan tentang “Perda Syari’ah” di Aceh yang melarang wanita duduk—maaf—mengangkang di atas kendaraan bermotor. Seperti biasa, perdebatan publik dari kalangan yang pro maupun kontra, tiba-tiba mencuat (saya pribadi yakin, beberapa saat lagi kehebohan isu public semacam ini akan redup. Sebagaimana banyak pro-kontra dan isu-isu lain yang mencuat bak gunung es, namun dalam hitungan hari meleleh tanpa bekas saat muncul gunung—baca: isu publik–yang baru).

Penggunaan istilah “Syari’ah” sendiri dalam kasus-kasus seperti ini yang menyangkut Perda dan otonomi khusus suatu daerah, perlu ditinjau kembali. Sebelum kita beranjak pada perdebatan seputar “apakah Perda Syari’ah bersifat diskriminatif atau tidak”.

Kita tahu ada banyak interpretasi seputar Syari’ah dan apa itu Syari’ah. Kalaupun kita menemukan kata sepakat tentang definisi Syari’ah sebagai satu kesatuan hukum tanpa cacat yang bersumber dari al-Qur’an dan as-Sunnah, maka masing-masing golongan ternyata kita dapati membawa berbagai macam interpretasi yang berbeda tentang bagaimana memahami al-Qur’an dan as-Sunnah tersebut.

Selama kaum muslimin

masih belum bersatu dalam pemahaman yang satu tentang bagaimana memahami al-Qur’an dan as-Sunnah dengan pemahaman yang benar sesuai dengan pemahaman yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya, maka selama itu pula diskusi tentang hal-hal yang dikaitkan dengan penerapan “Syari’ah” akan percuma adanya, hanya buang-buang energi. Toh, kalangan stake-holder di negeri kita ini yang notebene minim pengetahuan (dan keyakinan) akan “Syari’at”, ujung-ujungnya bakal menjadi orang-orang terdepan dalam menolak penerapan hukum Syari’at jika bertentangan dengan hawa nafsu mereka. Kalaupun mereka sudi membubuhkan tandatangan persetujuan, maka sudah terlalu banyak bukti bahwa istilah “Syari’at” yang datang setelah kata “Perda”, ternyata dalam prakteknya hanya sekedar pemanis belaka.

Saya meyakini—dengan dalil-dalil yang kokoh dari al-Qur’an dan as-Sunnah yang shahih, serta fakta sejarah Islam—bahwa hanya pemahaman Salafush Shalih-lah yang bisa mengantarkan kaum muslimin pada penerapan hukum Syari’at yang berbuah manis bagi kedamaian dan kesejahteraan umat manusia. Manhaj Salafush Shalih adalah metodologi satu-satunya yang mampu manjadi representasi sempurna Islam sebagai Rahmatan lil ‘Alamin. Manhaj Salafush Shalih menjadikan Perda Syari’ah bukan hanya sekedar label manis dengan gambaran yang samar dan abstrak, namun benar-benar manifestasi ruh Islam yang tumbuh dalam wujud kehidupan yang nyata.

Namun harus diakui dan diberi aplaus, spirit yang melatarbelakangi keinginan untuk mengundang-undangkan Syari’at Allah secara resmi sebagai sebuah landasan dalam bernegara. Namun sebelum wacana tersebut diwujudkan, sepertinya ada banyak hal yang lebih penting dan lebih mendesak untuk dibenahi terkait aqidah, ibadah, dan muamalah kita sehari-hari sebagai bagian dari masyarakat Islam yang besar, dan Allah sama sekali tidak menuntut kita untuk mewujudkan legalitas formal pada hal-hal tersebut.

Di sisi yang lain, kaum skeptis

yang mengagungkan liberalisme, pluralitas, dan kesetaraan gender, ternyata semakin membuat keruh keadaan. Perda Syari’ah (bahkan Syari’ah itu sendiri) dengan ringan mereka anggap sebagai bentuk “legalisasi tindakan-tindakan diskriminasi yang berlindung di balik pakaian agama”. Ini sudah keterlaluan. Mengarah pada pelecehan agama, khususnya Islam. Sangat lucu kita mendengar ucapan salah seorang di antara mereka (para penggiat kesetaraan gender) yang menyatakan bahwa: “Maraknya perkosaan dan pelecehan seksual tidak ada kaitannya dengan pakaian wanita. Buktinya, Saudi Arabia yang wanitanya ketutup semua, punya prosentase tingkat pemerkosaan yang jauh lebih tinggi ketimbang Negara-negara Eropa yang wanitanya berpakaian minim.”

Saya tidak habis pikir bagaimana ungkapan seaneh ini bisa keluar dari seorang Yeni Wahid, putri mendiang Gusdur yang dielu-elukan banyak orang. Rupanya Yeni Wahid tidak bisa membedakan apa itu “Pemerkosaan” dan apa itu “Pemerkosaan suka sama suka”, yang kedua ini tentunya representasi wanita-wanita Barat yang “dielu-elukan” oleh para penggiat kesataraan gender. Lantas, inikah yang mereka banggakan dari wanita Barat? Hanya saja alur cerita harus diluruskan, karena fakta statistik justru menempatkan negara-negara Eropa non-Islam, bertengger di puncak teratas dalam hal intensitas kejahatan seksual.

Perancis berada di urutan teratas, diikuti oleh Jerman, dan Rusia. Kesemuanya adalah “negeri-negeri dengan wanita berbikini” sebagaimana ungkapan Yeni Wahid. Lantas bagaimana dengan Saudi Arabia? Ia justru berada diurutan 115. Yeni Wahid benar-benar telah melakukan kebohongan publik yang amat memalukan.

1

(Sumber: www.nationmaster.com/graph/cri_rap-crime-rapes)

Jujur, saya tidak sedang membela Saudi Arabia dan penduduknya dalam hal ini, karena seperti kata Salman al-Faarisi dalam surat balasannya kepada Abu Darda; “al-ardhu laa tuqoddisu ahlaha” (kesucian suatu negeri tidak lantas menjadikan penduduknya suci). Kalau pun (dalam gambaran yang terburuk) “pemerkosaan” banyak terjadi di sekitar Masjidil Haram saat ini, maka ketahuilah bahwa “perzinahaan” pernah terjadi di zaman Rasulullah. Hanya saja tatkala itu terjadi, hukum Allah tetap ditegakkan. Bandingkan dengan budaya zina di negeri-negeri Barat (non-Islam), mereka melakukannya atas dasar suka sama suka, sehingga tumbuhlah gaya hidup binatang yang membudaya. Dari sisi moralitas, tentu saja perzinahan jauh lebih keji dibanding pemerkosaan. Terkecuali jika Yeni Wahid punya standar moralitas yang terbalik.

Tulisan ini saya buat, sekali lagi bukan untuk membela Saudi Arabia sebagai sebuah Negara dengan penduduknya yang beragam dalam tingkat moralitas (apalagi kita dihadapkan pada kenyataan final bahwa sepeninggal Rasulullah, tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang suci dari kesalahan). Saya—demikian juga segenap muslim yang setia dalam keimanan—hanya ingin membela hukum Allah yang telah menjadi undang-undang resmi Saudi Arabia. Karena Hukum Allah inilah yang sejatinya menjadi target utama kaum liberalis-pluralis sekuler untuk dijatuhkan dan dilecehkan dengan jargon-jargon “pengentasan diskriminasi” dan “perlindungan perempuan”, baik mereka sadar ataupun tidak, sengaja ataupun tidak.

***

Mataram, 27 Shafar 1434 – 09 Jan. 2013

Jo Saputra Halim (Abu Ziyan)

//

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: